Ekonomi

Aturan Main Tata Niaga Beras Perlu Perbaikan

sumber foto: harnas

“Yang terpenting adalah regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini,”


Jakarta | Paragraf | Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras terkait harga beras bergerak naik saat ini.

“Yang terpenting adalah regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini,” kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut mantan Panglima TNI ini, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.

“Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimum menghasilkan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.

“Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Menurut saya perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan,” tuturnya.

Moeldoko menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pasca panen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp 3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.

“Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa men­jual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia,” papar dia.

Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp 31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik. Sehingga pendapatan petani ada peningkatan. Daripada tidak menikmati, mending harganya yang diperbaiki saat panen.

“Saya sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu sub­sudi harga besar, misalnya dari harga Rp. 3.500, naik disubsidi menjadi Rp 4.500 atau Rp 5.000. Dengan begitu, petani akan se­makin sejahtera,” harapnya.

Pemuda tani

Pada kesempatan lain, Moeldoko melantik Ketua Umum DPN Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah Adisurya dan Ketua Perempuan Tani HKTI, Dian Novita.

“Ini bentuk komitmen HKTI untuk turut melibatkan perempuan dan pemuda secara aktif dalam bidang pertanian. Seperti diketahui, kondisi regenerasi pertanian di Indonesia cukup mengkhawatirkan,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, tugas kedua organisasi sayap HKTI ini adalah mengupayakan proses regenerasi petani berjalan. Selain itu, juga memaksimalkan peran perempuan di sektor pertanian.

“Mereka akan melakukan segala upaya agar pemuda kembali meminati sektor pertanian. Inovasi-inovasi untuk memgembangkan teknologi pertanian akan menarik minat pemuda zaman now,” jelas mantan Panglima TNI ini.

Sebagai contoh, HKTI telah mengembangkan pesawat drone untuk pertanian. Drone ini berfungsi untuk pemupukan dan menyemprotkan pestisida untuk hama tanaman.

“Hal-hal inovatif inilah yang akan dilakukan anak muda untuk sektor pertanian. Biarkan mereka melampiaskan kreativitasnya untuk pertanian. Nanti, mereka akan mencintai pertanian,” tambah Moeldoko.

Seperti diketahui, kondisi regenerasi petani Indonesia mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah petani muda di Indonesia saat ini 3.359.587 dan tiap tahun terus berkurang.

“Ya, jumlah petani muda hanya 3,3 juta orang. Sementara luas lahan pertanian kita saat ini 7,78 juta hektar. Berarti harus bertani secara modern kan? HKTI harus memperkenalkan modernisasi dunia pertanian. Yaitu adaptif terhadap kemajuan teknologi pertanian namun tetap menjaga kekhasan budaya bangsa Indonesia,” tutur Moeldoko.(ant/anr/ram)

Comments
Ke atas